Tina ratna ningsih

tina ratna ningsih

UKM (Usaha Kecil dan Menengah)

By 09.14

 v  Pengertian UKM
Usaha Kecil dan Menengah  disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan usaha yang berdiri sendiri.

v  Definisi dan kriteria ukm menurut lembaga dan Negara asing
Pada prinsipnya definisi dan kriteria UKM di negara-negara asing didasarkan pada aspek-aspek sebagai berikut : (1) jumlah tenaga kerja, (2) pendapatan dan (3) jumlah aset. Paparan berikut adalah kriteria-kriteria UKM di negara-negara atau lemabaga asing.
1. World Bank, membagi UKM ke dalam 3 jenis, yaitu :

  ·         Medium Enterprise, dengan kriteria :
1.    Jumlah karyawan maksimal 300 orang
2.    Pendapatan setahun hingga sejumlah $ 15 juta
3.    Jumlah aset hingga sejumlah $ 15 juta
  ·         Small Enterprise, dengan kriteria :
1.    Jumlah karyawan kurang dari 30 orang
2.    Pendapatan setahun tidak melebihi $ 3 juta
3.    Jumlah aset tidak melebihi $ 3 juta
  ·         Micro Enterprise, dengan kriteria :
1.    Jumlah karyawan kurang dari 10 orang
2.    Pendapatan setahun tidak melebihi $ 100 ribu
3.    Jumlah aset tidak melebihi $ 100 ribu
2. Singapura mendefinisikan UKM sebagai usaha yang memiliki minimal 30% pemegang saham lokal serta aset produktif tetap (fixed productive asset) di bawah SG $ 15 juta.
3. Malaysia, menetapkan definisi UKM sebagai usaha yang memiliki jumlah karyawan yang bekerja penuh (full time worker) kurang dari 75 orang atau yang modal pemegang sahamnya kurang dari M $ 2,5 juta. Definisi ini dibagi menjadi dua, yaitu :
·         Small Industry (SI), dengan kriteria jumlah karyawan 5 – 50 orang atau jumlah modal saham sampai sejumlah M $ 500 ribu
·         Medium Industry (MI), dengan kriteria jumlah karyawan 50 – 75 orang atau jumlah modal saham sampai sejumlah M $ 500 ribu – M $ 2,5 juta.
4. Jepang, membagi UKM sebagai berikut :

·         Mining and manufacturing, dengan kriteria jumah karyawan maksimal 300 orang atau jumlah modal saham sampai sejumlah US$2,5 juta.
·         Wholesale, dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 100 orang atau jumlah modal saham sampai US$ 840 ribu
·         Retail, dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 54 orang atau jumlah modal saham sampai US$ 820 ribu
·         Service, dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 100 orang atau jumlah modal saham sampai US$ 420 ribu
5. Korea Selatan, mendefinisikan UKM sebagai usaha yang jumlahnya di bawah 300 orang dan jumlah assetnya kurang dari US$ 60 juta.
6. European Commision, membagi UKM ke dalam 3 jenis, yaitu :

  ·         Medium-sized Enterprise, dengan kriteria :
1.    Jumlah karyawan kurang dari 250 orang
2.    Pendapatan setahun tidak melebihi $ 50 juta
3.    Jumlah aset tidak melebihi $ 50 juta
  ·         Small-sized Enterprise, dengan kriteria :
1.    Jumlah karyawan kurang dari 50 orang
2.    Pendapatan setahun tidak melebihi $ 10 juta
3.    Jumlah aset tidak melebihi $ 13 juta
  ·         Micro-sized Enterprise, dengan kriteria :
1.    Jumlah karyawan kurang dari 10 orang
2.    Pendapatan setahun tidak melebihi $ 2 juta
3.    Jumlah aset tidak melebihi $ 2 juta
v  Klasifikasi  UKM

Dalam perspektif perkembangannya, UKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu :

1. Livelihood Activities, merupakan UKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima
2. Micro Enterprise, merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan
3. Small Dynamic Enterprise, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor
4. Fast Moving Enterprise, merupakam UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB)


v Undang-undang peraturan UKM
Berikut ini adalah list beberapa UU dan Peraturan tentang UKM
1.      UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
2.      PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan
3.      PP No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil
4.      Inpres No. 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah
5.      Keppres No. 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah atau Besar Dengan Syarat Kemitraan
6.      Keppres No. 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah
7.      Permenneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan
8.      Permenneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara
9.      Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

                https://dayintapinasthika.wordpress.com/2011/04/12/usaha-kecil-menengah-ukm/

You Might Also Like

0 komentar